TANJAB BARAT – Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi tempat berlangsungnya Rapat Paripurna Kedua yang membahas Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (29/6/2026).
Agenda tersebut dihadiri pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para tamu undangan. Dalam forum itu, seluruh fraksi menyampaikan pandangan, evaluasi, sekaligus masukan terhadap pelaksanaan anggaran pemerintah daerah selama tahun 2025.
Paripurna ini tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi juga menjadi sarana bagi DPRD menjalankan fungsi pengawasannya terhadap penggunaan keuangan daerah. Setiap program yang dibiayai APBD dinilai berdasarkan manfaat serta dampaknya bagi masyarakat.
Apresiasi Disertai Evaluasi
Saat menyampaikan pandangan umum, masing-masing fraksi memberikan penghargaan atas sejumlah capaian pemerintah daerah. Namun demikian, mereka juga menyampaikan berbagai catatan yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Salah satu isu yang paling banyak disorot adalah efektivitas penggunaan anggaran. Menurut fraksi-fraksi, besarnya nilai serapan anggaran belum tentu mencerminkan keberhasilan apabila hasil pembangunan belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
“Anggaran besar bukan jaminan kesejahteraan jika tidak tepat sasaran. Kami mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada dampak nyata, bukan sekadar pencapaian persentase serapan,” ujar salah satu juru bicara fraksi dalam rapat tersebut.
Infrastruktur hingga Pelayanan Publik Jadi Perhatian
Selain persoalan anggaran, DPRD juga menyoroti sejumlah sektor strategis yang dinilai berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Di bidang infrastruktur, fraksi-fraksi meminta pemerintah memastikan pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum dilakukan tepat sasaran dengan kualitas yang baik.
Pada sektor pelayanan publik, pemerintah didorong meningkatkan mutu layanan kesehatan maupun pendidikan agar masyarakat hingga wilayah pelosok memperoleh pelayanan yang setara.
Sementara di bidang pemberdayaan ekonomi, berbagai fraksi menilai program bantuan sosial dan dukungan bagi pelaku UMKM harus benar-benar mampu meningkatkan kemandirian masyarakat, bukan sekadar menjadi program penyaluran bantuan.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, khususnya pada proses pengadaan barang dan jasa serta penyaluran bantuan sosial. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kebocoran anggaran sekaligus menjamin pemerataan manfaat pembangunan.
Menjadi Bahan Jawaban Pemerintah Daerah
Seluruh pandangan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi akan dihimpun sebagai bahan bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun jawaban resmi pada rapat paripurna berikutnya.
Bupati Anwar Sadat diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci terhadap seluruh masukan yang telah disampaikan oleh DPRD.
Proses tersebut mencerminkan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
DPRD Tegaskan Komitmen Pengawasan
Melalui rapat paripurna ini, DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan tiga fungsi utama lembaga legislatif, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.
Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2025 diharapkan menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah, sehingga setiap kebijakan yang dijalankan tidak hanya memenuhi target administrasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
