JAMBI — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi guna membahas persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD tahun 2026.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Kanwil Kemenkum Jambi pada Rabu (08/04/2026) tersebut berjalan dalam suasana dialog yang aktif dan produktif.
Kedatangan rombongan DPRD Tanjung Jabung Barat disambut langsung oleh Victor Noval Sidabutar yang menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam agenda itu, pihak DPRD menjelaskan bahwa kunjungan dilakukan sebagai langkah koordinasi awal menjelang pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) terhadap dua Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2026.
Dua Ranperda yang menjadi fokus pembahasan yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Ranperda mengenai Grand Desain Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Kedua rancangan regulasi tersebut dipandang penting karena berkaitan erat dengan penguatan ketahanan pangan daerah serta perencanaan pembangunan kependudukan yang lebih terarah dan berkesinambungan.
Tak hanya itu, DPRD Tanjung Jabung Barat juga meminta dukungan Kanwil Kemenkum Jambi untuk menghadirkan dua narasumber berkompeten dalam kegiatan FGD mendatang. Kehadiran narasumber tersebut diharapkan mampu memperkuat substansi sekaligus proses harmonisasi Ranperda yang tengah disusun.
Menanggapi hal tersebut, Victor Noval Sidabutar menyampaikan apresiasi atas langkah koordinasi yang dilakukan DPRD Tanjung Jabung Barat. Menurutnya, Kanwil Kemenkum Jambi siap memberikan dukungan dalam proses pembentukan produk hukum daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kanwil Kemenkum Jambi siap mendukung proses penyusunan Ranperda agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas, harmonis, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya kerja sama dan sinergi antara DPRD dengan Kanwil Kemenkum di setiap tahapan penyusunan peraturan daerah. Dengan begitu, regulasi yang dihasilkan nantinya tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif di tengah masyarakat.
Proses konsultasi berlangsung interaktif melalui diskusi serta pertukaran pandangan antara kedua pihak. Melalui koordinasi ini, penyusunan Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2026 diharapkan berjalan maksimal dan mampu melahirkan kebijakan daerah yang responsif serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
