TANJAB BARAT – Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hermansyah, mewakili Bupati Tanjung Jabung Barat dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang digelar Senin (31/3/2026).
Paripurna tersebut menjadi rapat perdana DPRD pada tahun 2026 dengan agenda utama penyampaian nota pengantar LKPJ Tahun Anggaran 2025.
Penyampaian laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat membacakan sambutan bupati, Hermansyah menyampaikan bahwa LKPJ merupakan laporan tahunan yang berisi capaian kinerja pemerintah daerah, pelaksanaan kebijakan pembangunan, hingga pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran berjalan.
Ia menjelaskan, secara umum pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepanjang tahun 2025 berjalan cukup optimal meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kemampuan fiskal daerah maupun kondisi ekonomi yang dinamis.
“Berbagai program dan kegiatan pembangunan di berbagai sektor mulai menunjukkan hasil yang positif,” ujarnya.
Menurutnya, capaian tersebut dapat dilihat dari peningkatan kualitas infrastruktur dasar, semakin baiknya layanan pendidikan dan kesehatan, pengendalian inflasi daerah yang tetap terjaga, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sejumlah sektor unggulan daerah.
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga terus melakukan berbagai inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
Dalam laporan itu juga ditegaskan bahwa penyusunan LKPJ dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah.
Secara umum, LKPJ Tahun 2025 memuat arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hingga realisasi program dan kegiatan beserta capaian kinerjanya.
Tidak hanya itu, laporan tersebut turut memaparkan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup pendapatan dan belanja daerah, rekomendasi DPRD maupun panitia khusus (pansus) LKPJ berikut tindak lanjutnya, serta pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.
Pemerintah daerah juga menampilkan sejumlah indikator makro pembangunan selama tahun 2025, seperti pertumbuhan ekonomi daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan sejumlah indikator sosial ekonomi lainnya yang menunjukkan perkembangan positif.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hamdani, serta dihadiri sebanyak 20 anggota DPRD, unsur Forkopimda atau perwakilannya, staf ahli, para asisten, kepala OPD, pejabat administrator, dan tamu undangan lainnya.
