TANJAB BARAT — Perwakilan serikat pekerja dari berbagai bidang usaha mendatangi kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Senin (4/5/2026). Kehadiran mereka tidak hanya untuk melakukan audiensi biasa, tetapi juga membawa sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang dinilai hingga kini masih menjadi beban bagi para pekerja di daerah tersebut.
Rombongan buruh diterima langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Hamdani, yang hadir bersama Ketua Komisi III Albert Chaniago, sejumlah anggota DPRD, serta perwakilan organisasi perangkat daerah terkait.
Dalam pertemuan yang berlangsung secara terbuka itu, para pekerja menyampaikan berbagai isu penting yang selama ini menjadi perhatian mereka. Beberapa di antaranya terkait penyesuaian Upah Minimum Kabupaten (UMK), perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga kepastian status pekerja kontrak di sejumlah perusahaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para perwakilan buruh mengungkapkan bahwa di lapangan masih ditemukan berbagai persoalan, khususnya menyangkut kepastian kerja serta perlindungan hak-hak dasar tenaga kerja. Mereka berharap DPRD dan pemerintah daerah tidak hanya menampung aspirasi, tetapi juga mampu menghadirkan solusi nyata atas persoalan tersebut.
Menanggapi aspirasi itu, Hamdani menegaskan bahwa lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk memastikan persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja mendapat perhatian serius.
“Ini bukan sekadar persoalan administrasi atau aturan tertulis, tetapi menyangkut kehidupan para pekerja dan keluarganya. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami kawal agar ada tindak lanjut yang jelas,” ujar Hamdani usai pertemuan.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi III DPRD, Albert Chaniago. Ia menyebut pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait guna menelaah seluruh aspirasi yang telah disampaikan para pekerja. Menurutnya, penyelesaian persoalan ketenagakerjaan memerlukan keterlibatan seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun pelaku usaha.
Audiensi tersebut berlangsung cukup dinamis dan menjadi ruang dialog antara pekerja dengan pemerintah daerah. Di tengah perubahan dan tantangan dunia kerja yang terus berkembang, para buruh berharap pertemuan itu tidak sekadar menjadi forum penyampaian aspirasi, tetapi juga mampu melahirkan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja di Tanjung Jabung Barat.
